KBRN, Mataram: Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Nusa Tenggara Barat menyoroti masih lemahnya dukungan terhadap pendidikan inklusif serta isu keamanan di lingkungan sekolah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada guru dan peserta didik. Dua persoalan ini dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan setara.
IGI NTB menilai pendidikan inklusif belum berjalan optimal di banyak satuan pendidikan. Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), minimnya kehadiran tenaga psikolog, serta kurangnya sarana pendukung membuat sekolah kesulitan memberikan layanan maksimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini tidak jarang membebani guru kelas yang belum memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan inklusif.
“Pendidikan inklusif tidak bisa hanya menjadi jargon kebijakan. Tanpa dukungan GPK, psikolog, dan sarana yang memadai, guru dan peserta didik sama-sama berada dalam posisi rentan,” jelas Ketua Wilayah IGI NTB, Nengah Istiqomah, Rabu (31/12/2025).
Selain pendidikan inklusif, IGI NTB juga menyoroti persoalan keamanan sekolah yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Sekolah, menurut IGI, seharusnya menjadi ruang aman dari kekerasan, perundungan, intimidasi, maupun tekanan hukum yang kerap menimpa guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
IGI NTB memandang masih lemahnya sistem perlindungan membuat guru sering berada pada posisi tidak aman, terutama ketika menghadapi persoalan disiplin peserta didik atau konflik dengan orang tua. Situasi ini berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
“Sekolah yang aman adalah prasyarat utama pendidikan bermutu. Guru harus merasa terlindungi, dan peserta didik harus merasa nyaman agar proses belajar berjalan optimal,” tambahnya.
IGI NTB mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas dan terukur untuk menjamin keamanan sekolah, termasuk kejelasan prosedur penanganan kasus, pendampingan psikologis, serta perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan. Di sisi lain, penguatan pendidikan inklusif dinilai perlu dilakukan secara sistematis agar tidak meninggalkan kelompok peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurut IGI NTB, perhatian serius terhadap pendidikan inklusif dan keamanan sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus cerminan keberpihakan negara terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan.
