KBRN, Surabaya: Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) bersama Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia (PDSI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027. GSJT menilai kebijakan ini penting untuk keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan nasional.

Koordinator GSJT Jawa Timur, Angga Firdiansyah, mengatakan dukungan tersebut diberikan dengan catatan penerapan kebijakan harus disertai pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil di lapangan.

“Kami GSJT dan PDSI mendukung kebijakan Zero ODOL 2027. Tapi dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan yang kuat dan tidak tebang pilih,” ujar Angga saat dialog di Pro 1 RRI Surabaya, Rabu (17/12/2925).

Angga menyoroti masih adanya dugaan praktik pungutan liar dan kepentingan tertentu yang menyebabkan kebijakan ODOL belum diterapkan secara merata. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Selama ini masih disinyalir ada pungli dan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara merata,” katanya.

Dalam momentum besar seperti arus Natal dan Tahun Baru (Nataru), Angga menilai penertiban ODOL perlu memprioritaskan pelaku usaha besar dan pemilik barang yang kerap membebankan target setoran kepada sopir.

“Pada momen-momen besar seperti sekarang, yang harus ditertibkan itu pelaku usaha besar karena mereka sering kejar setoran,” ucapnya.

Sementara itu, Angga menegaskan sopir yang bergerak secara individu memiliki ruang gerak terbatas karena harus mematuhi aturan yang berlaku.

“GSJT yang bergerak secara individu hanya mampu menjalankan permintaan secara terbatas, karena ada aturan yang memang harus ditegakkan,” ujarnya.

Karena itu, GSJT berharap pemerintah bersikap tegas dan konsisten dalam penerapan serta pengawasan kebijakan Zero ODOL, agar kebijakan tersebut dapat berjalan adil dan tidak hanya membebani sopir di lapangan.

“Kami berharap pemerintaenar-benar tegas dalam penerapan dan pengawasannya,” ucap Angga mengakiri.