KBRN, Singaraja: Isu pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, termasuk rencana penutupan salah satu TPA di wilayah perkotaan. Pengamat dan praktisi lingkungan menilai kesiapan masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri masih menghadapi berbagai tantangan. Meski regulasi pengurangan sampah, pembatasan plastik sekali pakai, hingga pengolahan dari sumber telah diterapkan, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal.

Owner Rumah Plastik, Putu Eka Darmawan, menyebut masyarakat pada dasarnya tidak akan pernah sepenuhnya siap tanpa adanya dorongan kebijakan yang kuat dan sistem pendukung yang jelas. Ia menilai perlu ada pemaksaan yang diiringi dengan penyediaan fasilitas, regulasi, dan manajemen yang terintegrasi.

"Kalau berbicara siap atau tidak, masyarakat itu sebenarnya tidak akan pernah benar-benar siap. Tapi kebijakan ini memang harus didorong, dengan catatan pemerintah juga menyiapkan fasilitas, regulasi, dan sistemnya secara jelas,” kata Eka.

Menurut Putu Eka Darmawan, jumlah warga yang peduli dan aktif mengelola sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun sebagian besar masih bergerak secara mandiri, dengan keterbatasan panduan dan peralatan, sehingga belum tersentuh dukungan pemerintah.

Berbagai inisiatif seperti rumah plastik dan bank sampah dinilai telah membantu upaya pengurangan sampah. Jika mendapat peningkatan kapasitas dan jejaring dengan pemerintah, komunitas ini dinilai mampu menangani pengelolaan sampah di tingkat banjar hingga desa.

“Kalau pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan bisa berjalan bersama, pengelolaan sampah ini sebenarnya bisa selesai dari tingkat banjar sampai desa,” ujar Eka menambahkan.

Eka juga menegaskan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan klasik di Bali. (RRI Singaraja/Tika Utami)