KBRN, Sorong : Anggota DPD RI Senator Agustinus R. Kambuaya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kebakaran, Penyelamatan, dan Penanggulangan Bencana (DKP2B) dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Selasa sore (16/12/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait penanganan dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Agustinus diterima oleh Kepala DKP2B dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Vincente Campana Baay didampingi Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Johosua R. Homer, Kepala Bidang Satpol PP Papua Barat Daya, Frans Salmon Thesia dan jajaran.
Agustinus menyampaikan bahwa DPD RI secara khusus memilih isu kebencanaan sebagai fokus kunjungan kerja. Menurutnya, bencana alam dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga kawasan Indonesia Timur, termasuk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
“Kami datang untuk melihat bagaimana pemerintah daerah merencanakan penanganan bencana, terutama dari sisi penganggaran. Kami juga ingin mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh BPBD di daerah, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi,” ujar Agustinus.
Agustinus menjelaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, pencegahan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
Oleh karena itu, lembaga yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, seperti DKP2B dan Satpol PP, perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, maupun partisipasi masyarakat.
Salah satu isu penting yang disoroti adalah status kelembagaan DKP2B yang saat ini masih digabung dengan Satpol PP dan Damkar.
Menurutnya, diperlukan penguatan nomenklatur kelembagaan agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih optimal. “Ada harapan agar kelembagaan ini diperkuat. Kalau bisa bukan dari tipe C, tetapi mulai dari tipe B, supaya mereka lebih leluasa bekerja,” katanya.
Selain kelembagaan, Agustinus juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana. Ia menyebut masih dibutuhkannya tambahan fasilitas seperti mobil pemadam kebakaran, kendaraan operasional penanggulangan bencana, hingga speed boat untuk mendukung penanganan bencana di wilayah perairan.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Biro Kepegawaian Pemprov Papua Barat Daya agar mengusulkan analisis kebutuhan ASN, khususnya untuk formasi DKP2B, Satpol PP, dan Damkar. Penambahan personel dinilai penting agar pelayanan kebencanaan dapat berjalan maksimal dan seimbang di setiap bidang.
Agustinus turut mendorong pemerintah daerah dan DPR agar memberi perhatian lebih pada alokasi anggaran kebencanaan. “Kita sedang berada pada situasi di mana bencana makin sering terjadi. Anggaran yang sudah terbatas ini, kalau bisa ditambah. Jangan menunggu bencana terjadi baru kita saling menyalahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKP2B dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Vincente Campana Baay, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan anggota DPD RI tersebut. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat.
Vincente menambahkan, BPBD Papua Barat Daya yang nantinya akan terbentuk tentunya masih membutuhkan dukungan BNPB Pusat, terutama terkait peralatan dan logistik.
Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga mengusulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran, karena masih ada beberapa kabupaten di Papua Barat Daya yang belum memiliki armada Damkar.
“Kami menyampaikan aspirasi terkait penguatan kelembagaan. Tahun depan BPBD akan berdiri sendiri dan Satpol PP Damkar juga berdiri sendiri,” kata Vincente.
