KBRN, Padang: Mendapatkan sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar nilai tambah bagi merek kosmetik, melainkan telah menjadi faktor penentu untuk dapat bersaing dan diterima di pasar kecantikan Indonesia. Banyak perusahaan kosmetik asing datang dengan kekuatan merek global, formulasi produk yang telah teruji, serta strategi komersial yang matang. 

Namun, tidak sedikit dari mereka justru menghadapi hambatan serius ketika berhadapan dengan realitas regulasi dan karakter pasar Indonesia. Mengutip laman productregistrationindonesia.com, Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu pasar kecantikan dan perawatan pribadi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. 

Pertumbuhan ini didorong oleh populasi muda yang besar, peningkatan pendapatan sekali pakai, serta penetrasi digital dan e-commerce yang semakin masif. Tidak mengherankan jika berbagai merek perawatan kulit, riasan, dan personal care global semakin mudah ditemui di platform daring maupun ritel modern.

Namun di balik potensi pasar yang menjanjiakan tersebut, terdapat lapisan regulasi ketat yang harus dipatuhi oleh merek kosmetik asing sebelum dapat beredar secara legal di Indonesia. Dalam laman Registrasi Produk Indonesia dijelaskan bahwa setiap merek kosmetik asing wajib melewati beberapa proses regulasi secara bersamaan dan saling berkaitan, yaitu:

1. Registrasi kosmetik BPOM
2. Penilaian bahan dan formulasi produk
3. Kontrol klaim pelabelan dan pemasaran
4. Sertifikasi Halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Keempat aspek ini membentuk satu sistem kepatuhan yang tidak dapat dipisahkan. Ketidaksinkronan antara dokumen registrasi BPOM dan pengajuan sertifikasi halal berpotensi menimbulkan berbagai kendala, mulai dari revisi berulang, penundaan proses audit, hingga risiko penolakan izin edar.

Sertifikasi halal, khususnya, kini menjadi perhatian utama konsumen Indonesia yang semakin sadar terhadap aspek kehalalan, keamanan, dan transparansi produk. Hal ini membuat regulator juga semakin ketat dalam memastikan bahwa seluruh klaim, bahan baku, serta proses produksi benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi merek kosmetik asing, tantangan ini menuntut perencanaan regulasi yang matang sejak awal. Pendekatan yang terintegrasi antara registrasi BPOM dan sertifikasi halal menjadi kunci untuk mempercepat proses masuk pasar sekaligus meminimalkan risiko administratif.

Di tengah kompetisi pasar kecantikan yang semakin padat, kepatuhan terhadap regulasi Indonesia bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Dengan memahami dan menyiapkan proses sertifikasi halal secara tepat, merek kosmetik asing memiliki peluang lebih besar untuk tidak hanya masuk ke pasar Indonesia, tetapi juga bertumbuh dan bertahan di salah satu pasar kecantikan paling dinamis di Asia.

​