KBRN, Banyuwangi: Pakar manajemen dan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi era baru yang disebut Quantum Age. Dalam kegiatan bertajuk Capacity Building ASN Go Digital: Kolaborasi, Inovasi, dan Transformasi untuk Pemerintahan Masa Depan itu diikuti ribuan ASN dan digelar di Banyuwangi, Senin sore (15/12/2025).

Menurut Rhenald, dunia telah melampaui era disrupsi. Perubahan tidak lagi berjalan secara linier atau bertahap, melainkan melompat secara kuantum, bergerak sangat cepat, kompleks, dan sulit diprediksi.

“Ini adalah era ketika konflik bisa muncul lewat algoritma, keputusan diambil oleh mesin, dan ancaman datang dari kecerdasan buatan, informasi palsu, hingga serangan digital jika tidak disikapi secara bijak,” ujar Rhenald, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, pada era kuantum negara dapat terguncang bukan karena kekuatan militer, melainkan akibat kecepatan teknologi yang melampaui kemampuan institusi dalam membaca, merespons, dan mengantisipasi perubahan.

Rhenald menyebut ciri utama era kuantum adalah kecepatan, keterhubungan tanpa batas, serta tingkat ketidakpastian yang tinggi. Mobilitas manusia, komunikasi virtual, hingga layanan publik kini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan masa lalu.

“Dunia tidak lagi berjalan linear. Pemerintah dituntut untuk lincah, adaptif, dan mampu membaca perubahan yang sulit diprediksi,” kata Rhenald.

Dalam konteks kerja, ia menegaskan manusia ke depan akan semakin bekerja berdampingan dengan mesin, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia.

“Risiko terbesar muncul ketika manusia menjadi malas berpikir, kehilangan daya analisis, dan menerima informasi dari AI secara mentah tanpa verifikasi serta kebijaksanaan,” ujar Founder Rumah Perubahan tersebut.

Rhenald juga mengingatkan bahwa era kuantum mengubah cara masyarakat memaknai kebenaran. Informasi sangat bergantung pada konteks, sehingga kebijakan publik harus mampu memahami realitas lapangan yang beragam. Selain itu, keterhubungan digital menuntut kewaspadaan tinggi terhadap isu keamanan data dan privasi.

“birokrasi di masa depan harus berani berinovasi dan berkolaborasi tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.," ungkap Reinald.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai materi yang disampaikan Prof. Rhenald selaras dengan upaya Banyuwangi dalam melakukan transformasi digital guna menjawab tantangan masa depan.

“Kita tidak boleh menghindar dari perubahan. Kita harus menghadapinya bersama-sama untuk membangun Banyuwangi ke depan,” kata Ipuk.

Selain ASN Pemkab Banyuwangi, kegiatan tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik di Banyuwangi.