KBRN, Batam : Komisi IV DPRD Kota Batam menyoroti masih lemahnya perencanaan strategis di sektor pendidikan yang dinilai berdampak pada efektivitas program peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Tanpa perencanaan yang matang dan terukur, berbagai kebijakan pendidikan berpotensi tidak menyentuh kebutuhan riil peserta didik.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Batam bersama Dinas Pendidikan Kota Batam yang digelar di ruang rapat DPRD, Senin (15/12/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk ST, dan dihadiri sejumlah anggota dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk menegaskan pentingnya roadmap yang jelas dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, roadmap menjadi instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan pendidikan berjalan sistematis dan tidak reaktif.

“Kami berharap Dinas Pendidikan sudah memiliki roadmap yang jelas, khususnya dalam menyambut ujian akhir sekolah, sehingga ada target khusus dan langkah strategis yang terarah,” ujarnya.

Komisi IV menilai pengelolaan pendidikan di Batam masih perlu evaluasi menyeluruh, terutama terkait kesiapan menghadapi ujian akhir sekolah dan peningkatan standar mutu pendidikan. DPRD meminta agar perencanaan tidak bersifat rutinitas tahunan, melainkan berbasis target dan capaian yang terukur.

Tanpa roadmap yang terstruktur, upaya peningkatan mutu pendidikan berisiko hanya menjadi wacana. Ia menekankan bahwa DPRD membutuhkan tolok ukur yang konkret untuk menilai keberhasilan program yang dijalankan.

“Yang kami dorong adalah hasilnya, bukan hanya programnya. Harus ada indikator capaian yang bisa diukur,” katanya.

Selain soal perencanaan, Komisi IV juga menyoroti lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan di sektor pendidikan. DPRD menilai, kebijakan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif sekolah dan pihak terkait lainnya.

Komisi IV DPRD Batam mendorong agar Dinas Pendidikan membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.