KBRN, Pontianak: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar mencatat realisasi pendapatan negara dan hibah hingga 30 November 2025 mencapai Rp11,89 triliun. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp26,645 triliun atau sekitar 85 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp30,998 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat (Kalbar) Rahmat Mulyono mengatakan, kondisi tersebut masih menyisakan defisit APBN sebesar Rp15,556 triliun. Meski demikian, belanja negara tetap berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pendapatan negara di Kalimantan Barat masih didominasi sektor-sektor yang berkaitan dengan industri sawit, terutama perdagangan besar dan eceran, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan,” ujar Rahmat usai press release Highlight APBN 2025 di Pontianak, Selasa (30/12/2025).

Dari sisi dampak sosial ekonomi, Rahmat menyebutkan tingkat pengangguran terbuka di Kalbar berada pada angka 4,82 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,86 persen. Sementara angka kemiskinan tercatat 6,16 persen, juga di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen.

Menurutnya, belanja pemerintah melalui APBN dan APBD menjadi komponen ketiga terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi masyarakat dan investasi. Belanja pemerintah juga memiliki efek berantai terhadap peningkatan konsumsi masyarakat.

“Belanja pegawai, bantuan sosial, belanja barang, hingga belanja modal memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian daerah,” katanya, menjelaskan. 

Rahmat menambahkan, sejumlah program APBN yang langsung dirasakan masyarakat di Kalbar antara lain program makan bergizi gratis, subsidi energi, listrik, serta pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku UMKM.

Meski dihadapkan pada berbagai penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran sepanjang 2025, DJPb Kalbar optimistis pelaksanaan APBN dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalbar.

Baca juga: DJPb Kalbar Tegaskan Pemangkasan Dana Transfer Dicadangkan