KBRN, Nias Selatan: Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Nias Selatan, di Ruang Meeting Kantor Bupati Nias Selatan, Senin (15/11/2025). Rakor ini merupakan rutinitas mingguan yang dilaksanakan Pemkab Nias Selatan.

Selain rutinitas, Bupati Nias Selatan juga mengemukakan bahwa pertemuan tersebut menjadi media dalam monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025. Disamping itu, juga bertujuan merumuskan kebijakan dalam menangani beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD sehingga kinerja OPD mengalami peningkatan.

Pada kesempatan tersebut, Sokhiatulo Laia menyampaikan beberapa hal. Salah satunya menekankan soal integritas para Kepala OPD.

"Saya tekankan kembali kepada kepala OPD dan seluruh jajaran agar terus bekerja dengan disiplin, profesional berintegritas dan hindari pungutan liar bahkan praktik-praktik KKN yang dapat merugikan diri sendiri," kata Bupati Nisel. "Dan mari berikan pelayanan terbaik kepada publik atau masyarakat."

Selanjutnya Sokhiatulo Laia juga meminta Inspektorat untuk melaporkan proges tidak lanjut atas laporan masyarakat terkait penyalahgunaan Dana Desa. Begitu juga dengan progres tindak lanjut penetapan Nomor Induk P3K Paruh Waktu serta penetapan SK P3K Paruh Waktu.

Bupati Nias Selatan juga meminta tindak lanjut terkait tinjauan di titik longsor yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Demikian halnya dengan perkembangan kondisi masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok serta kelangkaan beberapa jenis barang secara khusus gas elpiji 3 kg.

"Saya sampaikan kepada Dinas terkait agar turun lapangan untuk melakukan monitoring," ujarnya. "Serta terus melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang meliputi beras, minyak goreng dan gula serta Operasi Pasar Gas Elpiji 3 kg."

Rapat mingguan ini turut dihadiri oleh, Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, Sekda Nias Selatan, Ikhtiar Duha. Selain itu juga dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala OPD dan Kabag Sekretariat Daerah.