Warga menyalakan kembang api saat merayakan pergantian Tahun Baru 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2025). Se...
KBRN, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih meniadakan pesta kembang api pada malam tahun baru sebagai sikap politik empati, merespons bencana banjir dan longsor yang menelan korban jiwa di berbagai wilayah Sumatera.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan seluruh kegiatan malam tahun baru di Jakarta tidak diperbolehkan menyalakan kembang api. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk empati terhadap korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas bantuan kemanusiaan untuk penyintas bencana di Pulau Sumatra di Balai Kota Jakarta. Bantuan yang diinisiasi Forum Zakat DKI Jakarta ini merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Baznas Bazis DKI, serta puluhan lembaga amil zakat. (Foto: beritajakarta)
“Saya sudah memutuskan untuk seluruh wilayah Jakarta, baik kegiatan pemerintah maupun swasta, kami meminta agar tidak ada kembang api,” ujar Pramono Anung pada Senin, 22 Desember 2025 melalui Instagram pribadinya @pramonoanungw yang kami akses pada Rabu,31 Desember 2025.
Pramono menekankan kebijakan ini tidak berhenti pada larangan simbolik, tetapi diikuti dengan aksi nyata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan 27 ton bantuan kemanusiaan berupa pangan, obat-obatan, air bersih, hingga toilet portabel ke wilayah terdampak.
“Kami juga mengadakan doa bersama lintas agama dan donasi untuk Indonesia, terutama bagi saudara-saudara kita di Sumatra,” kata Pramono.
Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo menyatakan pusat perbelanjaan di Jakarta tetap optimistis meski tanpa pesta kembang api pada malam tahun baru, sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana di Sumatra. (Foto: beritajakarta)
Langkah Jakarta ini berimbas langsung pada dunia usaha, khususnya sektor pusat perbelanjaan yang selama ini menjadi pusat keramaian malam tahun baru. Namun dalam wawancara radio 91,2FM Pro1 RRI Jakarta, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo menyatakan kebijakan tersebut dapat diterima pelaku usaha.
“Langkah ini sudah tepat sebagai bentuk keprihatinan dan kebersamaan, dan kami menerima serta melaksanakannya,” ujar Mualim.
Menurut Mualim, absennya kembang api tidak serta-merta mengurangi antusiasme masyarakat. Pusat perbelanjaan tetap ramai karena menawarkan alternatif hiburan lain seperti pameran kreatif, diskon akhir tahun, dan acara keluarga.
“Kembang api itu hanya bagian kecil dari perayaan, sementara pusat belanja selalu punya konsep lain yang lebih relevan,” ucapnya.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat (kiri) menilai kebijakan tanpa kembang api pada malam tahun baru memperkuat solidaritas sosial nasional serta mendorong pergeseran perayaan publik ke arah yang lebih bertanggung jawab. (Foto: wawancara zoom meeting)
Dari sisi ekonomi makro, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan ini membawa pesan politik yang lebih besar dibandingkan dampak ekonominya. Ia menyebut kebijakan ini memperkuat kohesi sosial nasional.
“Ini bukan sekadar larangan, tetapi pesan solidaritas dari ibu kota kepada daerah yang sedang berduka,” kata Achmad.
Namun Achmad juga mengingatkan adanya kelompok ekonomi kecil yang terdampak, terutama pedagang kembang api. Ia menilai kebijakan serupa ke depan perlu diumumkan lebih awal agar ada masa transisi yang adil.
“Kalau diumumkan jauh hari, dampak ekonominya bisa dikelola lebih baik,” ujarnya.
Achmad menambahkan, pelarangan kembang api juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan publik. Ia menyebut emisi karbon, residu logam berat, serta risiko kecelakaan dapat ditekan.
“Kita mulai bergeser dari selebrasi simbolik ke responsible celebration, perayaan yang lebih berkesan dan bertanggung jawab,” kata Achmad.
Menurutnya, tantangan pemerintah selanjutnya adalah menyediakan alternatif perayaan yang inklusif dan murah bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia menilai doa bersama, kegiatan budaya, dan penggalangan dana publik bisa menjadi model baru perayaan malam tahun baru.
“Kita ingin perayaan yang bukan sekadar meriah, tapi bermakna dan memperkuat kapital sosial bangsa,” ucapnya.
