KBRN, Bandung; Masa depan Teras Cihampelas 2 kini berada di persimpangan. Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan penelitian teknis secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan ikonik tersebut. Langkah ini diambil menyusul temuan awal yang mengindikasikan adanya persoalan serius, baik dari aspek keselamatan konstruksi maupun legalitas bangunan.
Kajian teknis ini mencakup pemeriksaan struktur bangunan, kelayakan fungsi, hingga kelengkapan perizinan seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkot Bandung untuk menentukan arah kebijakan, apakah Teras Cihampelas 2 akan direnovasi, direvitalisasi, atau justru dibongkar.
Sejumlah pengunjung turut menanggapi rencana tersebut. Cecep, salah seorang pengunjung Teras Cihampelas, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Wali Kota Bandung saat ini.
“Kalau perencanaannya Pak Wali Kota memang bagus, saya mendukung. Karena memang sudah stagnan, tidak ada kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Sudah beberapa tahun ke sini kondisinya seperti ini, mungkin karena memang tidak memenuhi standar, seperti SLF dan PBG itu,” ujar Cecep, selasa(17/12/2025).
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru, sudah saatnya Teras Cihampelas mendapatkan penanganan serius. Menurutnya, renovasi bisa menjadi pilihan selama dilakukan secara matang dan sesuai aturan.
Baca juga:Siswa Mts di Tasikmalaya Mendapat Materi Kesiapsiagaan Bencana
Sementara itu, keluhan juga datang dari para pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut. Linda (52), salah seorang pedagang, mengungkapkan bahwa kondisi Teras Cihampelas belakangan ini kerap disalahgunakan.
“Tempatnya itu banyak dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Banyak anak-anak sekolah yang nongkrong padahal jam sekolah, ada yang mabuk, dan beberapa kejadian perbuatan yang nggak diinginkan juga pernah terjadi,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengawasan di kawasan tersebut dinilai masih lemah. Meski terdapat aparat Satpol PP, Linda mengaku belum merasakan pengawasan yang maksimal.
“Kalau dulu saya yang sering mengontrol ke atas. Sekarang Satpol PP memang ada, tapi saya nggak tahu pengawasannya berjalan atau tidak,” katanya.
Terkait wacana pembongkaran atau renovasi, Linda menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah. Namun secara pribadi, ia menilai pembongkaran justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
“Kalau dibongkar menurut saya malah bagus. Tapi kalau mau direnovasi juga tidak masalah, asal penjagaannya lebih ketat dan pengawasannya benar-benar jalan,” tandasnya.