KBRN, Jakarta : Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkum dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum, Ronald Lumbuun. Capaian ini sekaligus mencatatkan rekor positif, karena menjadi penghargaan keempat yang diraih Kemenkum secara berturut-turut dalam empat tahun pelaksanaan anugerah tersebut.

Ronald Lumbuun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum atas kerja keras dan kolaborasi bersama dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Penghargaan ini adalah buah dari kerja kolektif seluruh jajaran Kemenkum, baik di pusat maupun di daerah, yang konsisten menjaga standar keterbukaan informasi publik,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, Ronald menegaskan bahwa capaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, termasuk melalui pemanfaatan kanal digital dan penguatan koordinasi lintas unit kerja agar informasi kebijakan dan layanan dapat tersampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan yang diraih Kemenkum dari Komisi Informasi Pusat. Ia menilai, capaian tersebut mencerminkan keseriusan dan konsistensi seluruh jajaran dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari jerih payah seluruh jajaran, baik di pusat maupun di Kantor Wilayah, yang terus berupaya memberikan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Andi Basmal.

Menurut Kakanwil, keberhasilan ini juga menjadi dorongan bagi jajaran Kanwil untuk terus memperkuat fungsi kehumasan dan pelayanan informasi publik di daerah, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat merupakan agenda tahunan untuk mendorong badan publik meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Dengan capaian ini, Kemenkum menegaskan posisinya sebagai institusi yang konsisten membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang informatif dan berkelanjutan.