KBRN, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasionalkan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. 2.500 SPPG tersebut, nantinya akan melayani penerima manfaat MBG di seluruh Papua. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana telah melapor kepada Presiden Prabowo, sebanyak 2.500 SPPG di Papua dapat terealisasi Maret 2026. Presiden Prabowo memahami, kondisi geografis di Papua yang tidak mudah untuk dicapai dalam tiga bulan mendatang. 

"Kita mengerti kondisi fisik tidak mudah, bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2500 SPPG sudah berfungsi," kata Presiden Prabowo dalam arahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kepala BGN melaporkan bahwa hingga 16 Desember 2025, sebanyak 179 SPPG telah beroperasi. 179 SPPG itu terdiri dari 65 SPPG di Papua dan 42 SPPG di Papua Barat. 

Sementara, 8 SPPG di Papua Selatan dan 30 SPPG di Papua Tengah. Kemudian, ada pula 5 SPPG di Papua Pegunungan dan 28 SPPG di Papua Barat Daya.

Adapun kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG diperkirakan mencapai Rp25 triliun. Dadan menyampaikan perkiraan anggaran tersebut tentunya lebih tinggi, daripada program MBG di pulau Jawa.

"Jadi kalau 750.000 (penerima manfaat) itu kalau di Jawa Rp7,5 triliun. Jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun Pak," ujar Dadan. 

"Uang Badan Gizi (Nasional) akan turun ke Papua. Harga kemahalan, indeks kemahalan, Pak," kata Dadan. 

Adapun pengarahan percepatan pembangunan Papua itu diikuti oleh 40 bupati/walikota beserta 6 gubernur. Selain itu, hadir pula 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.