KBRN, Madiun: Angka kemiskinan di Kota Madiun pada 2025 tercatat menurun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025. Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengentasan Kemiskinan di Graha Krida Praja Kota Madiun, Selasa (30/12/2025).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Abdul Azis, menjelaskan angka kemiskinan di Kota Madiun pada 2024 tercatat sebesar 4,38 persen dan menurun menjadi 3,89 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 7.840 jiwa pada 2024 menjadi 6.960 jiwa pada 2025. Selain itu, hasil survei menunjukkan garis kemiskinan di Kota Madiun pada 2025 meningkat menjadi Rp666.073 dari Rp637.838 pada 2024.

“Artinya program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan di Kota Madiun cukup efektif dan mulai bergerak tidak hanya sekadar intervensi, tetapi juga perbaikan,” jelas Azis.

Guna menjaga tren penurunan angka kemiskinan, Azis mendorong pemerintah kota untuk memperhatikan program bantuan agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain bantuan, aspek pemberdayaan juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

“Itu yang perlu dilakukan karena tidak sekadar memberi bantuan, tetapi bantuan yang tepat untuk masing-masing individu rumah tangga. Itu yang harus mulai dipikirkan,” tambahnya.

Azis juga menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia mendorong Pemkot Madiun melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan guna menjamin ketepatan sasaran intervensi kebijakan.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan harus terus dilakukan. Ia menekankan peran lurah dalam menguasai pemetaan kondisi sosial di wilayah masing-masing agar data penduduk miskin dapat diperoleh secara akurat.

“Angka kemiskinan harus turun. Turunnya angka kemiskinan ada beberapa program mulai dari sektor pendidikan, bantuan, hingga JKK-JKM. Saya tekankan lurah harus tahu mapping kelurahannya, yang miskin berapa, stunting berapa, pengangguran berapa. Lurah harus hafal,” ujarnya.

Maidi menambahkan, dengan lurah terjun langsung ke masyarakat, pemerintah akan memperoleh data by name by address yang lebih akurat. Data tersebut juga perlu disinkronkan antar dinas sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, Pemkot Madiun juga mendorong keterlibatan investor dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui dukungan Program JKK-JKM bagi pekerja.