KBRN, Lumajang: Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Arya Wiraraja, Rabu (07/01/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Bupati Lumajang menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Forum konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan ruang strategis untuk menghimpun masukan, aspirasi, dan pandangan masyarakat terhadap permasalahan pembangunan yang benar-benar dirasakan,” ujar Bupati Lumajang.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dapat menyusun RKPD yang lebih tepat sasaran, responsif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan delapan isu strategis pembangunan Kabupaten Lumajang, mulai dari tata kelola pemerintahan, ancaman bencana dan kriminalitas, keterbatasan infrastruktur, hingga pengelolaan potensi wisata dan sumber daya alam yang belum optimal.

Selain itu, isu kerawanan sosial, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, serta kerentanan pangan juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

“Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan peran serta, kepedulian, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat agar setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Lumajang,” tegas Bupati.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai permasalahan prioritas dan solusi pembangunan yang realistis serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang. (Kominfo-lmj/Anby)