KBRN, Lumajang: Krisis air bersih yang selama bertahun-tahun membatasi kehidupan masyarakat wilayah utara Kabupaten Lumajang akhirnya dijawab melalui langkah konkret. Pemerintah Kabupaten Lumajang meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Kalisono di Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Senin (5/1/2026), sebagai solusi terukur atas persoalan suplai air yang sebelumnya menyebabkan sekitar 3.000 pelanggan PDAM berhenti berlangganan.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa pembangunan SPAM Kalisono berangkat dari masalah nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar proyek fisik. Ketidakstabilan pasokan air selama bertahun-tahun telah memutus akses warga terhadap layanan dasar yang seharusnya dijamin negara.

“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar. Ketika ribuan warga tidak mendapatkan layanan yang layak, maka pemerintah wajib hadir dengan solusi nyata, bukan janji,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.

Pemanfaatan Sumber Kalisono dengan kapasitas debit 10 liter per detik dirancang sebagai solusi realistis dan tepat guna. Meski tidak besar, kapasitas tersebut dinilai cukup untuk memulihkan layanan air bersih secara bertahap dan berkelanjutan, dengan potensi mengaktifkan kembali sekitar 1.500 hingga 2.000 pelanggan nonaktif.

Bunda Indah menambahkan bahwa kehadiran SPAM Kalisono menjadi titik balik penanganan krisis air bersih di wilayah utara Lumajang.

“Selama ini air hanya mengalir di jam-jam tertentu, bahkan tidak sampai ke rumah warga. Dengan SPAM Kalisono, kita arahkan pelayanan agar lebih stabil dan bisa dinikmati masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, pembangunan SPAM Kalisono menunjukkan perubahan pendekatan kebijakan daerah, dari penanganan sementara menuju solusi sistemik. Infrastruktur ini dirancang untuk mengakhiri ketergantungan pada pola distribusi darurat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum.

Peresmian SPAM Sumber Kalisono menjadi penegasan bahwa Pemkab Lumajang memilih menjawab krisis air bersih dengan kerja nyata berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan infrastruktur yang berdampak langsung, krisis yang sempat memutus akses air bagi ribuan warga kini mulai dipulihkan melalui langkah konkret yang menyentuh hak dasar masyarakat. (MC Kab. Lumajang/Ad/An-m)