KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peran strategis perempuan sebagai motor gerakan nasional pemberantasan korupsi. KPK menggandeng para pemimpin perempuan dari berbagai sektor untuk memperkuat jejaring integritas negara.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, perempuan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan publik maupun penguatan nilai moral. “Perempuan sebagai legislator, aparatur daerah, maupun aparat penegak hukum, berperan krusial memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih,” kata Setyo dalam rangkain Hakordia 2025 di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut dia, perempuan menjadi kunci memastikan transparansi anggaran, pengawasan internal, hingga proses legislasi yang anti penyalahgunaan wewenang. "Integritas perempuan menjadi fondasi kepercayaan publik dan standar kepemimpinan etis,” ujar Setyo.

Ia menyoroti fakta bahwa praktik integritas masih jauh dari ideal. Sejak 2004 hingga kuartal III 2025, 162 dari 1.919 pelaku korupsi atau 8,6 persen adalah perempuan.

Selain itu, keterwakilan perempuan di legislatif baru mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR RI. Karena itu, KPK mendorong gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) sebagai jejaring kolaboratif untuk perubahan sistemik.

Ketua DPR RI Puan Maharani, menyerukan peran perempuan sebagai motor perubahan bangsa. “Setiap langkah kecil membawa Indonesia lebih dekat pada tata kelola bersih, ketika perempuan berintegritas, Indonesia semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menambahkan bahwa perempuan adalah penentu masa depan Indonesia. “Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai bila integritas menjadi napas bangsa," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, KPK memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan inspiratif dari sektor legislatif, eksekutif, peradilan dan penegakan hukum, di antaranya:

1. Lestari Moerdijat (Wakil Ketua MPR RI)