KBRN, Gorontalo - Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui program Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Tahun Anggaran 2025, melaksanakan kegiatan Penjangkauan Stakeholder berupa Peningkatan Pelibatan Perempuan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 16/12/2025, bertempat di Meeting Room Grand Q Hotel, Kota Gorontalo. Sebanyak 25 peserta hadir sebagai perwakilan kelompok wanita pesisir, KOMPAK, POKDARWIS, POKMASWAS, serta aparat desa perempuan yang berada di wilayah Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan dari SUOP Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Gorontalo, LPPM Universitas Gorontalo, PSDKP Bitung, serta BPSPL Makassar.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila N. Botutihe. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo merupakan momentum strategis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat secara inklusif, termasuk pengarusutamaan gender dalam tata kelola sumber daya laut yang berkelanjutan.
“Kawasan konservasi seluas 76.580,48 hektare ini ditetapkan melalui keputusan menteri dan memiliki peran penting dalam pelestarian ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti terumbu karang, ikan napoleon, penyu, hingga jalur migrasi mamalia laut,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Kepala DKP Provinsi Gorontalo, salah satu elemen krusial dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Partisipasi tersebut tidak hanya terbatas pada laki-laki, tetapi juga perempuan yang secara tradisional memiliki peran penting dalam pemanfaatan hasil laut dan kegiatan ekonomi pesisir.
Dalam konteks konservasi dan pembangunan berkelanjutan, keterlibatan perempuan menjadi semakin relevan. Berbagai penelitian dan kajian menunjukkan bahwa perempuan pesisir di Gorontalo aktif dalam kegiatan produksi dan organisasi masyarakat, seperti budidaya rumput laut, yang tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
“Praktik konservasi yang inklusif gender terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Pendekatan yang mengintegrasikan kesetaraan gender dan inklusi sosial membuka ruang bagi perempuan untuk dilatih, diberdayakan, serta dilibatkan secara aktif, baik dalam kegiatan teknis, pemasaran hasil laut, hingga pengambilan keputusan di tingkat komunitas,” tambahnya.
Namun demikian, tantangan masih dihadapi. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan formal pengelolaan kawasan konservasi masih relatif terbatas, seiring dengan belum meratanya akses terhadap sumber daya, pelatihan teknis, dan posisi kepemimpinan dalam struktur kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan menjadi pilar ekonomi rumah tangga, mereka belum sepenuhnya terwakili dalam sistem formal pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, Kepala DKP Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, termasuk membuka ruang masukan yang merepresentasikan suara perempuan dan kelompok rentan, guna mewujudkan konservasi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kegiatan ini sejalan dengan konsep Pembangunan Agro Maritim yang diusung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, di mana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem laut, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender sebagai kunci keberlanjutan.
Pendekatan kolaboratif dan inklusif diharapkan menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi ini, dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi seluruh komunitas pesisir tanpa terkecuali. (mcgorontaloprov/Yanto)
