Menkeu Purbaya Dukung Pejabat BI-Kemenkeu Tukar Tempat

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wakilnya, Thomas Djiwandono dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, Deputi Gubernur BI Juda Agung yang disebut-sebut mengundurkan diri, akan masuk ke Kementerian Keuangan.

“Tanggapan saya, ya baguslah biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Dari fiskal masuk ke moneter, kan bagus, saya mendukung,” kata Menkeu Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 19 Januari 2026.

Menkeu mengatakan, kemungkian ia akan bertemu dengan Juda Agung pada Selasa 20 Januari 2026 besok. “Saya mau lihat niatnya dia apa sih,” ucap Menkeu sambil tertawa.


Baca Juga:

Harga Emas Meroket, Kali Ini Dipicu Perang Dagang
Rupiah Mendekati Rp17.000, Analis Nilai Efek Trump


Purbaya mengaku tidak tahu alasan “

switch” antara pejabat BI dan Kementerian Keuangan. Ia juga menepis adanya intervensi pemerintah terhadap independensi BI dengan adanya “pertukaran” pejabat itu.

“Itu saya pikir pertukaran yang seimbang, menurut saya gak ada yang aneh, kalau independensi gak ada hubungannya. Kecuali nanti waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah, selama ini kan enggak ada,” ujar Menkeu lagi.

Jadi, tegasnya, BI tetap independen menjalankan moneter, Kementerian Keuangan menjalankan fiskal. “Kita koordinasinya di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” kata Menkeu Purbaya.

Informasi bahwa pemerintah mencalonkan Thomas Djiwandono untuk bursa calon Deputi Gubernur BI dibenarkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Prasetyo, di istana kepresidenan hari ini mengatakan, Thomas akan segera mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dalam seleksi calon deputi gubernur BI.

Sementara itu, Ekonom Bhima Yudhistira mengkritisi pertukaran pejabat itu yang menurutnya akan memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan. “Deputi Gubernur BI sebagian besar adalah talenta dari BI yang lebih memahami kebijakan moneter,” ujar Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Deputi Gubernur BI, sambungnya, lebih memahami volatilitas dan cara mengendalikan kurs rupiah. “Dengan adanya utak atik independensi moneter, bisa membuat rupiah makin tertekan dan independensi BI jadi menurun,” ujarnya.

Hal tersebut, tambah Bhima, justru akan merugikan stabilitas di perekonomian dan pasar keuangan. Ini terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah hari ini yang nyaris menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.

Rekomendasi Berita