Diskominfo Tual Fokus Bangun Jaringan Telekomunikasi Yang Stabil

KBRN, Tual: Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kota tual fokus membangun jaringan telekomunikasi di 17 desa yang ada di tiga kecamatan kepulauan. Ketiga kecamatan tersebut yakni, tayando-tam, pulau-pulau kur dan kur selatan.


Tiga kecamatan ini akan mendapatkan akses telekomunikasi yang baik dan stabil pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tual, Jenny Mandak kepada rri.co.id, Senin (05/01/2026).


Mandak mengatakan, pada prinsipnya semua desa rata-rata sudah memiliki jaringan, namun secara keseluruhan, keterjangkauannya belum dinikmati secara menyeluruh.


"Rata-rata jaringan sudah bisa di nikmati ya, tapi belum stabil sehingga Diskominfo akan mengusahakan ketersediaan Base Transceiver Station (BTS), untuk wilayah atau titik-titik blankspot, yang bersinyal lemah yang ada di kecamatan pulau pulau, telah diusulkan melalui aplikasi signal komdigi," jelas Mandak.


Lebih lanjut Mandak mengatakan, Dinas Kominfo juga berperan sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dan program pemerintah pusat (Bakti Komdigi). Salah satunya bantuan akses internet gratis telah didapatkan untuk 20 titik di kota tual, termasuk kecamatan kepulauan, di tahun 2025.20 titik ini tersebar di 19 sekolah dan 1 balai KB yang bisa diakses oleh para siswa dan masyarakat, 1x 24 jam secara gratis.


"Kami juga mendapatkan 20 titik akses internet gratis ini, terbagi pada kecamatan dullah Utara yakni di desa tamedan, sedangkan 19 titik lainnya berada di kecamatan tayando-tam, pulau-pulau kur dan kur selatan. Semuanya bisa diakses masyarakat secara gratis," ujar Mandak.


Dengan kondisi seperti itu, Mandak menegaskan, Diskominfo Tual telah mengusulkan, dan di tahun 2026, kota tual akan menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mendapatkan bantuan, entah pembangunan BTS baru, penambahan jaringan atau peningkatan jaringan telekomunikasi. Sementara untuk internet rakyat, hingga saat ini, pemerintah kota tual cq dinas komunikasi dan informatika, belum mendapatkan arahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital terkait implementasi program pemerintah tersebut.

Rekomendasi Berita