KBRN, Sumenep: Program Transmigrasi di Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum bisa dilaksanakan dikarenkan belum adanya kepastian terkait kuota dari Pemerintah Provinsi dan kementerian. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Dinas Ketenagakerjan (Disnaker) Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro. Pada Rabu (17/12/2025).

Eko menjelaskan, dalam waktu lima tahun terakhir instansinya tetep optimis untuk bisa memberangkatkan peserta transmigrasi, namun hingga saat ini keberangkatan tersebut masih terkendala kuota yang tidak ada kejelasan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam memetakkan anggaran dan persiapan teknis keberangkatan Transmigrasi. 

"Kami sudah beberapa memgikuti rapapt baik dengan kabupaten maupun dengan provinsi Jawa Timur, namun pihak provinsi belum mengetahui pasti terlait jumlah kuota yang akan diberikan oleh provinai," jelasnya.

Menurutnya, instnsinya juga sempat melakukan Studi tiru di Kabupaten Malang sebagai contoh daerah yang memiliki bidang khusus untuk transmigrasi, sehingga tetap bisa menjalankan program tesebut. Hal itu untuk menjadi salah satu motivasi bagi Disnaker Sumenep agar tetap berupaya, meskipun kepastian kuota yang diperoleh masih belum jelas. 

“Kami juga sempat mempertanyakan, karena kalau tidak ada kepastian, kami khawatir ketika sudah menganggarkan tapi ternyata tidak mendapat jatah,” jelasnya.

Meski demikian, hingga saat ini masih banyak yang antusias dalam progrma transmigrasi ini, bahkan masih banyak masyarakat yang masih berminat dalam program tersebut.

Eko mensgaskan, pihaknya tidak menutuo peluang dan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan serta Kementerian. 

"Untuk tahun ini informasi yang Kami terima menyebutkan bahwa kuota Jawa Timur hanya sekitar 16 kabupaten/kota dengan lokasi penempatan di beberapa wilayah Sulawesi, seperti Sidrap (Sulawesi Selatan) dan wilayah di Halmahera. Namun kembali, Sumenep belum mendapat kepastian jatah," ucapnya.