Bupati Kobar Dorong Hilirisasi Potensi Kumai di Musrenbang 2026
- Editor Risa Kosasih
- 20 Jan 2026
- Palangkaraya
RRI.CO.ID, Pangkalan Bun: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab
Kobar) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kumai pada Selasa, 20 Januari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat dan diikuti seluruh stakeholder di kecamatan Kumai dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama penyusunan program pemerintah daerahDibuka secara resmi oleh Bupati Nurhidayah, bupati menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari mekanisme
bottom-up atau perencanaan pembangunan dari bawah yang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama penyusunan program pemerintah daerah."Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah kecamatan," ujar Nurhidayah.
BACA JUGA Disdikbud Kobar Terapkan Sekolah Lima Hari Tahun 2025/2026
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini relatif terbatas, sehingga menuntut adanya inovasi dan kolaborasi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan. Pemerintah daerah, kata Nurhidayah tidak dapat hanya mengandalkan APBD, tetapi perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat.
"Dengan keterbatasan fiskal, kita harus meningkatkan inovasi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan. Peran dunia usaha melalui program CSR sangat kami harapkan," ia menegaskan.
Lebih lanjut, bupati menilai Kecamatan Kumai memiliki potensi besar, baik dari sisi kekayaan alam, ketahanan pangan, maupun sektor pariwisata. Potensi tersebut perlu didorong melalui upaya hilirisasi agar memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Kumai memiliki banyak potensi, mulai dari kekayaan alam, ketahanan pangan, hingga pariwisata. Potensi ini perlu dilakukan hilirisasi agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat," ucap bupati kelahiran 1975 tersebut.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Nurhidayah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada bidang-bidang prioritas, khususnya infrastruktur, dengan melibatkan peran dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian, di mana sampah dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik.
"Masalah sampah juga bisa dikelola lebih baik, sampah apabila dikelola secara tepat dapat bernilai ekonomis, Kumai adalah sentra ekonomi produktif yang perlu terus kita dorong," Nurhidayah, menambahkan.
"Melalui Musrenbang Kecamatan Kumai ini, semoga terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 serta tema pembangunan tahun 2027, Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif," katanya, mengakhiri.
