KBRN, Kupang: Mengawali Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kanwil DJPb Provinsi NTT) selaku Regional Chief Economist (RCE) yang juga anggota Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, memfasilitasi pertemuan lintas unit bertajuk Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiadel Laka Lena bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi NTT pada, Selasa (13/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan menyampaikan update realisasi dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total realisasi 95,2 persen (32,6 triliun rupiah). Dari total alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar 34,26 triliun rupiah yang terealisasi untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dikelola langsung oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga sebesar 9,6 triliun rupiah (29,34 persen) dari alokasi.

Sedangkan sisanya adalah realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 23,05 triliun rupiah (96,26 persen) dari total alokasi sebesar 23,94 triliun rupiah. Persentase realisasi TKD terbesar secara spasial adalah Kota Kupang 99,25 persen dari alokasi, sedangkan secara nilai nominal penyaluran terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 3,06 triliun rupiah.

Kakanwil DJPb Provinsi NTT juga menyampaikan update informasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) s.d. 31 Desember tahun 2025 dengan besaran 2.77 triliun rupiah kepada 65.084 debitur untuk penyaluran KUR dan 355,90 miliar rupiah kepada 70.219 debitur untuk penyaluran UMi. Penyaluran KUR terbesar berada di Kota Kupang dengan besaran 299,67 miliar kepada 3.786 debitur dan sektor tertinggi berada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan persentase sebesar 52,48%.

Sedangkan penyaluran UMi terbesar berada di Kabupaten Manggarai dengan besaran 36,60 miliar rupiah kepada 6.915 debitur dan sektor tertinggi disalurkan kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 97,45% dari total penyaluran. Dalam arahannya, Gubernur Melkiades Laka Lena menegaskan harapannya melalui rapat koordinasi tersebut menjadi momentum awal untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong perekonomian NTT di tahun 2026.

Setelah melewati tahun 2025 yang penuh tantangan dan memasuki 2026, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen berkomitmen bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan membangun dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. Ia juga menyampaikan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat terdistribusi dengan merata dan selaras dengan Program Strategis Pemerintah Provinsi NTT yang sedang berjalan saat ini antara lain One Village One Product (OVOP), NTT Mart (etalase produk), pembinaan UMKM dan peran perbankan serta potensi keterlibatan dunia pendidikan untuk inovasi dan pemasaran produk lokal.

Selanjutnya untuk meningkatkan literasi terkait dengan pemanfaatan KUR, diharapkan program tersebut dapat melibatkan potensi akademisi dan local expert serta masyararakat luas, sehingga meningkatkan pemerataan dan inklusifitas program dimaksud. Dalam kesempatan yang sama perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyampaikan upaya yang telah dilakukan dan komitmen untuk mengawal perekonomian NTT demi tercapainya peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi jangka panjang diantaranya melalui pengawasan kelancaran arus barang dan jasa dan sinergi kebijakan serta efektifitas beragam inisiatif kelembagaan yang sedang berjalan.

Pada kegiatan ini juga disampaikan ringkasan alokasi APBN yang dilaksanakan di Provinsi NTT tahun anggaran 2026 sebesar 30,99 triliun rupiah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi sektor pertanian dan ketahanan pangan yang mencapai 462,51 miliar rupiah dan telah terealisasi sebesar 2,6 miliar rupiah.

Akselerasi diawal tahun anggaran pada sektor pertanian dan ketahanan pangan ini penting dan selaras dengan dukungan program prioritas pemerintah diantaranya program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah NTT. (rls/at)