KBRN, Kediri: Memasuki penghujung tahun 2025, perjalanan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menjadi sorotan tajam. Pengamat Hukum dan Politik Universitas Bhinneka PGRI, Andreas Andrie Djatmiko, menyoroti sejumlah catatan kritis mulai dari struktur kabinet hingga stabilitas demokrasi nasional.

Menurut Andreas, adopsi strategi pemerintahan sebelumnya masih sangat terasa dalam setahun terakhir. Hal ini terlihat dari besarnya postur kabinet yang berimbas pada perubahan nomenklatur kementerian.

Meski visi nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat, tingkat kepuasan publik masih variatif, terutama terkait isu penyediaan lapangan kerja dan stabilitas harga bahan pokok yang cenderung menurun.

"Kabinet yang gemuk ini berimbas pada nomenklatur dan anggaran. Di sisi lain, kepuasan publik sangat variatif gak pasti, terutama yang paling menurun adalah pada poin penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga bahan pokok," ujarnya dalam dialog pagi, Rabu (31/12/2025).

Selain masalah ekonomi, Andreas juga menyoroti panasnya isu-isu sektoral seperti UU TNI dan wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD. Ia mengingatkan bahwa meski persaingan antar partai politik tidak terlihat frontal di permukaan, masyarakat harus tetap waspada terhadap manuver simbolik yang dapat memecah belah.