RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas yang diketuai Menteri Dalam Negeri untuk pemulihan ekonomi nasional. Kementerian UMKM sendiri termasuk dalam tim pemulihan ekonomi dengan fokus mendorong kebangkitan UMKM di wilayah yang terdampak bencana.

Maman menjelaskan saat ini pemerintah berada pada tahap pemetaan wilayah yang akan diintervensi untuk pemulihan ekonomi. Pemetaan tersebut difokuskan pada UMKM dengan mematangkan seluruh data pendukung sebelum pelaksanaan program bantuan.

“Sekarang kita lagi dalam tahap pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang akan diintervensi untuk didorong pemulihan ekonominya, khususnya UMKM-nya. Nah ini lagi kita akan mematangkan semua data-data,” ujarnya kepada awak media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menyebut pembahasan terkait relaksasi, restrukturisasi, penambahan modal, serta penghapusan hutan terus dikoordinasikan dengan perbankan terkait. Koordinasi tersebut didukung terbitnya Peraturan Menteri Koordinator terkait penyelesaian pembiayaan UMKM terdampak wilayah Sumatra.

Maman mengatakan pihaknya telah memanggil bank-bank untuk memastikan regulasi tersebut menjadi payung pelaksanaan kebijakan pemulihan UMKM. Bank-bank Himbara dan BSI di Aceh melakukan pemetaan, verifikasi, serta koordinasi dengan UMKM calon penerima bantuan.

“Kita udah panggil bank-bank, menurut bank itu sudah cukup sebagai payung mereka untuk mengeksekusi itu semua. Sekarang semua bank-bank Himbara, bank BSI yang sekarang khusus di Aceh, mereka terus melakukan pemetaan, verifikasi dan koordinasi dengan UMKM-UMKM,” katanya.

Ia menegaskan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan sudah mulai diberikan kepada sejumlah UMKM meskipun belum seluruhnya. Menurutnya proses tersebut terus berjalan secara bertahap karena masih memerlukan verifikasi lanjutan dan penyesuaian data.

“Contoh kayak relaksasi, restrukturisasi sudah ada beberapa yang memang sudah diberikan relaksasi dan restrukturisasi. Jadi udah jalan, cuman memang belum semuanya masih dalam berproses,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengoordinasikan pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Pasca Bencana sebagai langkah strategis. Upaya tersebut bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Ia mengatakan pemerintah tengah memasuki fase pemulihan pascabencana Sumatra dengan mengalihkan fokus dari bantuan darurat menuju rekonstruksi. Menurutnya pemberdayaan menjadi pondasi utama kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana secara berkelanjutan seluruhnya.

“Langkah-langkah pemberdayaan itu dimulai agar masyarakat terus produktif. Baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi, kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya,” ucapnya usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana di Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana melibatkan kementerian serta lembaga terkoordinasi Kemenko PM termasuk Kementerian UMKM. Seluruh program kementerian lembaga tersebut akan disinergikan dalam satu kerangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak nasional