SALAH satu persoalan terbesar pascabencana banjir dan longsor di Aceh, bukan hanya mengenai banyaknya permukiman yang terdampak, tetapi rusaknya jembatan dan jalan, yang membuat sejumlah wilayah benar-benar terisolasi. Kondisi yang membuat jalur distribusi logistik terputus, mobilitas warga terhambat, dan upaya evakuasi menjadi jauh lebih lambat.
Kondisi itulah yang mendorong Presiden Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan, yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah, merekonstruksi jembatan-jembatan yang rusak.
Kerusakan infrastruktur dampak bencana di Aceh tergolong berat. Berdasarkan identifikasi Balai Teknis Kementerian PUPR, ada setidaknya 46 titik longsor dan 34 titik banjir, yang berdampak pada rusaknya 35 ruas jalan nasional, serta 14 jembatan yang putus. Angka itu menunjukkan, hampir seluruh jalur vital di wilayah terdampak, mengalami gangguan serius.
Sebagai penanganan sementara, dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah memasang dua jembatan bailey, atau jembatan darurat portabel seberat 50 ton, di kawasan Sungai Teupin Mane, Bireuen, Aceh, melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat dan Kementerian PUPR. Dengan pemasangan jembatan, akses darat ditargetkan dapat kembali berfungsi dalam 2–3 hari ke depan, sehingga distribusi logistik dapat dipercepat.
Pembentukan Satgas dan pengerjaan jembatan bailey bukan semata solusi teknis, melainkan langkah strategis. Jalur yang rusak adalah jalan lintas provinsi, yang menghubungkan Bireuen dan Takengon, dua wilayah penting bagi pergerakan barang, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, perbaikan jembatan menjadi kunci utama, untuk menghubungkan kembali daerah-daerah terisolir.
Di sisi lain, pemulihan aliran listrik juga sangat bergantung pada akses darat. Gardu yang rusak dan jaringan yang putus, hanya bisa diperbaiki dengan mobilisasi teknisi dan material. Tanpa jalan yang terbuka, pemulihan listrik akan tertunda, padahal listrik sangat penting bagi pengungsian, fasilitas kesehatan, layanan air bersih, hingga komunikasi warga.
Pemulihan Aceh tidak hanya tentang membangun ulang struktur fisik, tetapi memulihkan konektivitas, yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Ketika jembatan kembali berdiri, bukan hanya jalur yang tersambung, tetapi harapan warga pun, kembali mengalir.