RRI.CO.ID, Touna - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Tojo Una-Una memberikan klarifikasi resmi menanggapi informasi dan keluhan masyarakat yang beredar melalui media sosial Facebook terkait pengangkutan jenazah salah satu warga menggunakan sepeda motor di wilayah Kecamatan Ampana Tete.

Kepala Dinkes PPKB Tojo Una-Una, dr. Niko, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan pasien atas nama Ny. Wita Ladi, istri dari Sarlin Bunta, warga Dusun Paria, Desa Uematopa, Kecamatan Ampana Tete, yang mengalami kondisi kegawatdaruratan saat hamil usia 13–14 minggu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami sangat prihatin atas peristiwa ini, dan ini menjadi duka bersama,” ujar dr. Niko, Jumat 16 Januari 2026.

Ia menjelaskan, tenaga kesehatan yang bertugas di Desa Uematopa telah melakukan pelayanan kesehatan rutin, termasuk kegiatan posyandu setiap bulan. Sejak awal keluhan, bidan desa telah berupaya menghubungi dan mendatangi pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan.

“Pada saat bidan desa mendatangi kebun tempat pasien berada, pasien tidak berhasil ditemui dan tidak datang ke bidan desa. Keluarga kemudian diminta membawa pasien dari kebun ke pemukiman warga terdekat agar dapat diberikan pertolongan awal,” jelasnya.

Setelah dilakukan pertolongan pertama, pasien segera dibawa menuju Puskesmas Dataran Bulan menggunakan kendaraan pribadi karena kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran, gelisah, dan lemah. Perjalanan dari Dusun Paria ke puskesmas ditempuh sekitar dua jam.

Setibanya di Puskesmas Dataran Bulan, pasien langsung diprioritaskan untuk mendapatkan penanganan medis karena masuk kategori triase merah.

“Pasien sempat menunjukkan perbaikan kondisi, sehingga dilakukan rujukan ke RSUD Ampana didampingi bidan desa,” kata dr. Niko.

Namun, pada saat proses rujukan tersebut, seluruh armada ambulans yang ada di Puskesmas Dataran Bulan sedang digunakan untuk merujuk pasien lain dalam kondisi gawat darurat. Setelah pasien dinyatakan meninggal dunia, bidan desa menyarankan keluarga untuk menunggu mobil ambulans yang akan kembali untuk mengantar jenazah ke Dusun Paria.

“Karena keterbatasan armada saat itu dan hari sudah menjelang sore, keluarga berkeinginan agar jenazah segera dibawa kembali ke dusun. Secara fisik, kendaraan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengangkut jenazah, sehingga warga bersama keluarga berinisiatif membawa jenazah menggunakan sepeda motor yang telah dirakit,” jelasnya.

dr. Niko menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinkes PPKB terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, pedalaman, dan kepulauan.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan balai KB, termasuk pelayanan DPPKB, dengan melakukan kunjungan berkala ke wilayah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Tojo Una-Una juga menjalankan program prioritas Bupati berupa pelayanan kesehatan secara proaktif melalui Mobil Sehat dan Home Care, yakni kunjungan tenaga kesehatan ke rumah pasien yang membutuhkan, terutama bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan atau dalam kondisi tidak memungkinkan untuk datang langsung.

“Puskesmas Dataran Bulan saat ini memiliki satu unit ambulans pasien hidup yang juga difungsikan untuk penanganan kasus gawat darurat. Apabila tidak digunakan untuk pasien rujukan, ambulans tersebut juga dimanfaatkan untuk pengantaran jenazah,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menjamin pembiayaan kesehatan seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sangat menghargai masukan masyarakat sebagai bentuk kontrol atas kualitas pelayanan kesehatan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan agar lebih responsif, jemput bola, manusiawi, dan berkeadilan,” tutup dr. Niko.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tantangan pelayanan kesehatan di wilayah dengan keterbatasan geografis membutuhkan penguatan sistem, sarana, dan koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik dapat hadir tepat waktu terhadap seluruh warga.